UUDS 1950 PDF

      No Comments on UUDS 1950 PDF

The Provisional Constitution of (UUDS ) replaced the Federal Constitution of when Indonesia unilaterally withdrew from the union with the . UUDS terdiri atas: a. Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea. b. Batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan pasal. Isi pokok yang diatur dalam UUDS 8 Mar Indeks:UUDS djvu · Pembicaraan:Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia · Halaman:UUDS djvu/

Author: Vorn Samular
Country: Equatorial Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 27 May 2014
Pages: 428
PDF File Size: 1.62 Mb
ePub File Size: 6.42 Mb
ISBN: 666-4-99505-340-9
Downloads: 78123
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulukree

Alat-alat perlengkapan negara pasal Present to your audience. Pemerintah harus mencahkan rancangan itu dengan segera. Batas hukuman akan ditetapkan diatur dengan undang-undang. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasalmaka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, ketua, wakil ketua, dan anggota senat, ketua, wakil ketua dan anggota badan pekerja Komite Nasional Pusat dan ketua, wakil ketua, dan anggota dewan pertimbangan agung.

Pengadilan pasal -Bagian IV: Gaji Ketua Dewan Dewan Perwakilan Rakyat, tunjangan yang akan diberikan kepada anggota dan mungkin juga kepada Ketua, begitu pula biaya perjalnan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur dengan Undang-undang LN. Yang dapat diangkat menjadi Menteri adalah orang yang telah berusia 25 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.

Views Read Edit View history.

File:UUDS 1950.djvu

Undang-undang Republik Indonesia Serikat atau Kons Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Cancel Reply 0 characters used from the allowed. Please log in to add your comment. Semacam Penutup dan Kesimpulan Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara The State of the Republic of Indonesia Instruments of state Functions of the instruments of state Administration of the regions and autonomous regions The Constitutional Assembly Amendments, transitional and final provisions.

  CAPACITIVE BATTERY CHARGER GEORGE WISEMAN PDF

Segera sesudah undang-undang dasar berlaku pemerintah mewujudkan pembentukan aparatur Negara yang bulat untuk melaksanakan pokok dari undang-undang dasar yang merupakan jiwa perjuangan nsional dengan jalan menyusun kembali tenaga yang ada.

Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menyimpang dari aturan ini. Dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingaktan sejarah yang berbahagia dan luhur.

Provisional Constitution of – Wikipedia

Sebelum memangku jabatannya, Menteri-menteri mengangkat sumpah menyatakan keterangan di hadapan Presiden menurut cara agamanya, sebagai berikut: Bahwa Rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara Republik Kesatuan. Azas-azas dasar mengenai negara pasal Bab II: Ia mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu dan menentukan kecualinya. Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Invited audience members will follow you as you navigate and present People invited to a presentation do not need a Prezi account This link expires 10 minutes after you close the presentation A maximum of 30 users can follow your presentation Learn more about this feature in our knowledge base article.

Kecuali jika ia dalamsatu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menyatakan keberatannya yang tak dapat dihindarkan. Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna. Pemerintah pasal -Bagian II: Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pemulihan ini membutuhkan pengesahan Presiden. Penguasa senatiasa berusaha dengan sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat. Constrain to simple back and forward steps. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama. Peraturan pokok mengenai perhubungan di darat, laut dan udara ditetapkan dengan undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapatnya di Jakarta kecuali jika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain. Alat-alat perlengkapan Negara ialah. Mahkamah Agung pasal 78 dan 79 -Bagian IV: However over the next few months, there appeared a groundswell of public opinion for a return to a unitary state.

  DUMKA TCHAIKOVSKY PDF

Political parties Recent elections Legislative: Dengan menjunjung azas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Delete comment or cancel.

Yang boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga Negara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak uus serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilij telah dicabut. However, after much wrangling, it failed to agree, with the principal issue being the role of Islam in the new state.

The temporary constitution began on August 17, until the birth of the decree of the President on July 5, issued by President Soekarno. Check out this article to learn more or contact your system administrator. Bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Masing-masing Menteri berkewajiban demikian juga berhubung dengan urusan-urusan khusus masuk tugasnya. If that was obtained, a joint session of both parliaments would be held, at which the president would formally inaugurate the unitary state.

Provinces first level Regencies and cities second level Districts and subdistricts third level Villages fourth level.

Elections Political parties Recent elections Legislative: Hal uang pasal dan – Babakan 2: Copy code to clipboard.

Dewan Pengawas keuangan pasal 80 dan The Provisional Constitution of UUDS replaced the Federal Constitution of when Indonesia unilaterally withdrew from the union with the Netherlands agreed at the Round Table Conference and returned to being a unitary state.